Namun di balik harapan tersebut, muncul berbagai pertanyaan dari masyarakat, akademisi, hingga pegiat lingkungan. Salah satu yang paling sering dibahas adalah: apakah pembangunan tol ini akan mengancam ekosistem mangrove di pesisir?
Isu ini bukan hal baru. Perdebatan tentang dampak tol terhadap lingkungan pesisir sudah berlangsung cukup lama dan memunculkan beragam pandangan, baik yang mendukung maupun yang menolak. Pembahasan ini kemudian dibahas melalui podcast dari RoveCast yang bertajuk “Benarkah Tol Semarang–Demak Mengancam Mangrove? Ini Faktanya”
RoveCast adalah kanal podcast yang menyajikan data dan fakta mangrove melalui opini, wawancara, review, dan diskusi mendalam mengenai isu mangrove di Indonesia. Konten RoveCast membahas dinamika ekosistem mangrove, kebijakan pesisir, perubahan iklim, karbon biru, hingga pendampingan masyarakat pesisir, dengan pendekatan berbasis data, pengalaman lapangan, dan perspektif multidisipliner.
Diskusi disajikan dalam format podcast berdurasi panjang untuk membangun pemahaman utuh dan berkelanjutan tentang peran mangrove dalam perlindungan lingkungan, ketahanan pesisir, serta pembangunan sosial-ekologis di Indonesia. RoveCast merupakan bagian dari ekosistem literasi mangrove yang terhubung dengan dokumentasi lapangan, riset, dan aksi nyata di berbagai wilayah pesisir Indonesia.
RoveCast kali ini dibawakan oleh Ganis R. Efendi (Direktur Utama IKAMaT), Bagus R. D. Angga (Direktur Program IKAMaT), dan Paspha G. M. Putra (Manajer Hubungan Masyarakat dan Lapangan IKAMaT) yang akan memandu dan membahas melalui opini mereka mengenai topik yang ada.
Berikut merupakan poin pembahasan yang kemudian kami rangkum dalam bentuk artikel:
Infrastruktur Penting, Tapi Bukan Tanpa Risiko
Bagi sebagian kalangan, pembangunan tol Semarang–Demak dinilai sebagai langkah penting untuk meningkatkan konektivitas wilayah. Jalan tol tersebut akan menghubungkan kawasan pesisir dari arah barat hingga timur, mulai dari Kendal, Semarang, hingga Demak.
Ganis menyampaikan bahwa sebagian ruas bahkan sudah mulai beroperasi. Jalur yang berada di wilayah Demak dibangun di atas kawasan pesisir dan tambak, sehingga bentuk konstruksinya cukup unik. Infrastruktur ini berdiri di atas kawasan yang sebelumnya merupakan area perairan atau tambak masyarakat.
Di satu sisi, proyek ini dianggap mampu memperlancar transportasi dan mendukung aktivitas ekonomi. Namun di sisi lain, keberadaannya juga menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait dampaknya terhadap ekosistem pesisir.
Opini Mengenai Dampak Kepada Ekosistem Mangrove
Bagus menjelaskan bahwa mangrove merupakan ekosistem yang sangat bergantung pada dinamika pasang surut air laut.
Menurutnya, jika kawasan pesisir tersebut dibendung melalui pembangunan tanggul laut yang sekaligus berfungsi sebagai jalan tol, maka aliran air laut yang biasanya masuk dan keluar secara alami akan terhambat. Kondisi ini dapat mengganggu keseimbangan lingkungan yang selama ini menjadi penopang kehidupan mangrove.
Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi hilangnya kawasan mangrove. Berdasarkan perkiraan dari desain pembangunan, sekitar 30 ha mangrove diperkirakan akan terdampak oleh proyek tersebut. Menurutnya, sekitar 27 ha mangrove berada di kawasan Terboyo, sementara sekitar 4 ha lainnya berada di wilayah Sayung.
“Dampak kehilangan mangrove tidak hanya berhenti pada hilangnya pohon semata. Bukan hanya mangrove yang terdampak. Di dalamnya ada ikan, kepiting, hingga burung yang singgah. Jadi yang hilang sebenarnya adalah satu ekosistem,” jelas Bagus. “Jadi seperti itu opini awal saya berkaitan dengan topik yang kita bahas saat ini, harapannya dampak yang terjadi juga harus dipikirkan serta dicarikan bersama solusi terbaiknya,” tambahnya.
Paspha menyebut terdapat pro dan kontra terhadap pembangunan jalan tol di wilayah pesisir. Ketika pembangunan tol sesi 2 di Demak dibangun sebenarnya sangat membantu untuk transportasi yang ada di Pantai Utara (Pantura) yang sudah bertahun-tahun mengalami kemacetan sehingga lebih memudahkan pengguna jalan yang ada di sana.
Di sisi lain, jalan tol akan diintegrasikan dengan tanggul, sehingga permasalahan yang ada di pesisir harus segera diselesaikan terlebih dahulu. Dia menyebutkan bahwa salah satu masalah pesisir adalah rob, penyebab utama rob tidak hanya air laut yang masuk, tetapi juga penurunan muka tanah (land subsidence) yang terus terjadi setiap tahun.
“Kalau lautnya dibendung tetapi tanahnya tetap turun, tanggulnya nanti harus terus dinaikkan. Itu berarti akan ada biaya besar yang terus berulang,” ujarnya. “Sebelum memilih solusi besar seperti membendung laut, pemerintah seharusnya terlebih dahulu menyelesaikan akar masalah yang ada baru melaksanakan solusi terakhir dengan tanggul atau jalan tol tadi,” jelasnya.
Misalnya dengan mengendalikan pengambilan air tanah, mengatur zona industri, serta membatasi pembangunan di wilayah yang rawan penurunan tanah.
Risiko Memindahkan Masalah ke Wilayah Lain
Selain itu, Bagus menyampaikan juga bahwa pembangunan tanggul laut justru memindahkan dampak ke wilayah lain. Secara alami, air akan selalu mencari tempat yang lebih rendah. Jika aliran air laut tidak lagi masuk ke kawasan tertentu, maka air tersebut bisa berpindah ke daerah lain di sekitarnya. Dalam konteks ini, wilayah pesisir Demak seperti Timbulsloko dikhawatirkan akan menerima dampak yang lebih besar.
Pandangan ini juga sering disampaikan oleh sejumlah akademisi yang menyoroti dampak jangka panjang pembangunan tanggul laut.
Ancaman Terhadap Tambak dan Mata Pencaharian
Dampak lain yang juga dikhawatirkan adalah hilangnya kawasan tambak masyarakat. Dalam beberapa rencana, area yang dibendung akan memiliki zona kering yang berpotensi dialihfungsikan untuk pembangunan lain, termasuk kawasan industri. Jika itu terjadi, maka aktivitas perikanan tambak seperti budidaya bandeng, udang, dan kepiting kemungkinan besar akan hilang.
Artinya masyarakat pesisir harus beradaptasi dengan perubahan besar dalam mata pencaharian mereka. Bahkan saat ini pun, perubahan tersebut sudah mulai terasa. Beberapa masyarakat pesisir telah beralih profesi dari petambak menjadi pekerja sektor lain, seperti pengemudi ojek atau membuka usaha kecil. Perubahan ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur juga membawa konsekuensi sosial yang cukup besar.
Relokasi Mangrove Bukan Solusi Mudah
Ganis kemudian menambahkan bahwa sebagai bagian dari upaya mitigasi, sempat muncul wacana untuk merelokasi mangrove yang terdampak pembangunan. Namun bagi para pemerhati mangrove, gagasan ini dianggap tidak realistis. Mangrove yang sudah besar memiliki sistem akar yang kompleks dan sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan.
“Kalau pohon darat mungkin masih bisa dipindahkan dengan alat khusus yang mengambil pohon beserta dengan substrat tumbuhnya,” ujar Ganis. “Namun, mangrove memiliki bentuk dan morfologi yang sangat unik dan berbeda dari tumbuhan biasa sehingga akan sulit untuk memindahkan pohon mangrove tersebut serta akan dipindahkan ke mana pohon mangrove tadi,” tambahnya.
Selain itu, Bagus menambahkan bahwa mangrove yang sudah tumbuh besar juga memiliki nilai ekologis yang sangat tinggi, termasuk dalam menyimpan karbon dan menjadi habitat berbagai jenis satwa. Karena itu, menanam mangrove baru sebagai bentuk relokasi dengan luas yang sama tidak akan langsung menggantikan fungsi ekosistem yang hilang.
Mencari Solusi yang Lebih Seimbang
Meski demikian, bukan berarti pembangunan tol harus sepenuhnya ditolak. Beberapa pihak justru mengusulkan pendekatan yang lebih seimbang. Salah satu solusi yang sering dibahas adalah konsep hybrid, yaitu pembangunan tanggul yang dilengkapi dengan pintu air.
Dengan sistem ini, air laut tetap dapat keluar masuk sehingga sirkulasi air tetap terjaga. Hal tersebut diharapkan dapat mempertahankan ekosistem mangrove sekaligus melindungi kawasan daratan dari rob.
Pendekatan ini dianggap sebagai jalan tengah yang memungkinkan pembangunan infrastruktur berjalan tanpa sepenuhnya mengorbankan lingkungan pesisir.
Pembangunan Harus Mempertimbangkan Ekologi
Pada akhirnya, pembangunan tol Semarang–Demak memang memiliki tujuan yang penting, terutama untuk mendukung transportasi, ekonomi, dan perlindungan wilayah dari banjir rob.
Namun pembangunan tersebut juga tidak boleh mengabaikan aspek lingkungan dan sosial masyarakat pesisir. Seperti yang disampaikan dalam diskusi tersebut, solusi terbaik adalah mencari win–win solution, yaitu pembangunan yang tetap berjalan, tetapi tetap menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove dan kehidupan masyarakat pesisir.
Sebab kawasan pesisir bukan hanya ruang untuk pembangunan, tetapi juga rumah bagi ekosistem dan masyarakat yang telah bergantung padanya selama bertahun-tahun. (ADM).
No comments:
Post a Comment