Mahkamah Tinggi Bombay (Bombay High Court) menyetujui pembangunan proyek Versova–Bhayander Coastal Road North, jalan pesisir sepanjang 26,3 kilometer yang dirancang untuk mengurai kemacetan di wilayah metropolitan Mumbai. Namun, proyek tersebut diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap ekosistem pesisir, khususnya hutan mangrove.
Proyek yang diajukan oleh Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) ini akan memengaruhi sekitar 102 hektare kawasan mangrove, dengan estimasi 45.675 pohon mangrove harus ditebang dari total sekitar 60.000 pohon yang berada di jalur pembangunan.
Meski mengabulkan proyek tersebut, pengadilan memberlakukan sejumlah syarat ketat. Salah satunya, BMC diwajibkan melaksanakan penanaman mangrove kompensasi sebanyak tiga kali lipat dari jumlah pohon yang ditebang. Selain itu, BMC juga harus menyampaikan laporan perkembangan rehabilitasi mangrove setiap tahun selama 10 tahun ke depan.
Skema penanaman kembali akan dilakukan di beberapa wilayah lain di India, termasuk Chandrapur dan Palghar, dengan total target lebih dari 130.000 bibit mangrove sebagai bagian dari kebijakan compensatory afforestation.
Mangrove dan Dilema Pembangunan Pesisir
Pemerintah kota Mumbai menyebut proyek ini sebagai solusi strategis untuk memangkas waktu tempuh Versova–Mira Bhayander yang saat ini bisa mencapai hampir dua jam menjadi kurang dari 20 menit. Namun, bagi kelompok lingkungan, keputusan ini kembali memperlihatkan konflik klasik antara pembangunan dan perlindungan ekosistem pesisir.
Mangrove memiliki fungsi vital sebagai pelindung alami garis pantai dari abrasi, peredam gelombang badai, penyerap karbon (blue carbon), sekaligus habitat berbagai spesies laut. Kehilangannya bukan hanya berdampak pada lingkungan lokal, tetapi juga berkontribusi pada krisis iklim global.
Pengadilan menilai jalur proyek tidak melintasi kawasan konservasi resmi atau situs warisan, namun tetap menegaskan bahwa pengawasan dampak ekologis harus dilakukan secara ketat dan berkelanjutan.
Cermin bagi Negara Pesisir, Termasuk Indonesia
Kasus di India ini menjadi refleksi penting bagi negara-negara pesisir dunia, termasuk Indonesia, yang memiliki hutan mangrove terluas di dunia. Di Tanah Air, pembangunan infrastruktur pesisir—mulai dari jalan, pelabuhan, hingga kawasan wisata—juga kerap bersinggungan dengan kawasan mangrove.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mendorong rehabilitasi mangrove skala besar sebagai bagian dari strategi mitigasi perubahan iklim. Namun, di saat yang sama, tekanan pembangunan di wilayah pesisir masih terus berlangsung.
Pelajaran dari India menunjukkan bahwa kompensasi penanaman mangrove tidak selalu sebanding dengan fungsi ekologis mangrove yang hilang, terutama jika dilakukan di lokasi berbeda. Mangrove bukan sekadar pohon, melainkan ekosistem yang terbentuk melalui proses panjang dan kompleks.
Menjaga Mangrove, Menjaga Masa Depan Pesisir
Isu ini menegaskan kembali bahwa pembangunan pesisir perlu ditempatkan dalam kerangka keberlanjutan jangka panjang. Mangrove bukan penghambat pembangunan, melainkan penyangga kehidupan pesisir.
Keputusan pengadilan di India menjadi pengingat bahwa setiap negara memiliki tantangan serupa: bagaimana menyeimbangkan kebutuhan infrastruktur dengan perlindungan ekosistem yang tak tergantikan.
Artikel ini disusun berdasarkan laporan The Times of India.
(Sumber foto: The Free Press Journal)
No comments:
Post a Comment